JAKARTA - Keinginan masyarakat Karimunjawa agar daerah mereka ditetapkan sebagai wilayah kepulauan semakin menguat.
Aspirasi tersebut muncul dari kebutuhan mendesak akan kemudahan akses transportasi dan keringanan biaya antarpulau yang selama ini dirasakan memberatkan warga.
Melalui program Bupati Ngantor di Desa, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari dampak abrasi hingga harapan mendapatkan status kepulauan yang diatur secara hukum.
Usulan ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Kabupaten Jepara, yang membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pemerintah Kabupaten Jepara Serius Serap Aspirasi Masyarakat Karimunjawa
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Karimunjawa.
Menurutnya, kunjungan langsung ke masyarakat membuka ruang komunikasi yang lebih jujur dan terbuka mengenai persoalan yang dihadapi warga. Salah satu isu paling sering disampaikan adalah mahalnya biaya transportasi laut dan kesulitan akses antarpulau.
“Dengan status kepulauan, masyarakat akan mendapat kemudahan transportasi. Subsidi seperti di Batam bisa diberlakukan, sehingga tarif antarpulau tidak terlalu mahal,” ujar Witiarso.
Harapan Masyarakat Terhadap Peningkatan Konektivitas dan Subsidi Transportasi
Bagi warga Karimunjawa, penetapan status kepulauan bukan sekadar pengakuan administratif, tetapi langkah penting untuk menjamin kemudahan hidup sehari-hari.
Selama ini, biaya perjalanan antarpulau mencapai ratusan ribu rupiah, jauh lebih mahal dibandingkan wilayah kepulauan lain yang sudah mendapat subsidi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat pesisir dengan wilayah daratan.
Dengan adanya subsidi transportasi dan peningkatan infrastruktur pelabuhan, warga berharap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta layanan publik bisa berjalan lebih lancar dan efisien.
Masalah Abrasi Jadi Ancaman Serius bagi Pesisir Jepara
Selain masalah transportasi, Bupati Witiarso juga menyoroti abrasi yang terus menggerus pesisir Jepara, termasuk di wilayah Pantai Bondo. Abrasi ini menyebabkan sebagian warga kehilangan lahan, bahkan rumah tinggal mereka.
Ia menilai persoalan abrasi harus menjadi perhatian khusus pemerintah pusat karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Permasalahan abrasi ini perlu menjadi catatan penting dalam pembahasan undang-undang. Perlindungan wilayah pesisir harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakatnya,” tegasnya.
DPD RI Siap Dalami dan Tindaklanjuti Aspirasi Karimunjawa
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Dr. Muhdi, menyampaikan bahwa pihaknya akan meninjau lebih dalam permintaan masyarakat Karimunjawa mengenai status kepulauan.
Menurutnya, masih perlu dipahami bersama bahwa istilah kepulauan memiliki aspek geografis dan bukan semata-mata administratif. Meski demikian, DPD RI berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat pesisir agar tidak terisolasi karena keterbatasan akses.
“Ini masukan yang bagus. Intinya, masyarakat kepulauan harus difasilitasi dengan konektivitas yang baik, dan negara harus hadir agar mereka tidak menjadi masyarakat yang terasing,” ujarnya.
Sinergi Pemerintah dan DPD RI Wujudkan Keadilan bagi Masyarakat Pesisir
Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan DPD RI menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat pesisir.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan, seperti Karimunjawa.
Melalui sinergi tersebut, diharapkan tercipta kebijakan yang tidak hanya memperbaiki akses transportasi dan infrastruktur, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Jepara.
