JAKARTA - Bagi masyarakat, kepastian mengenai iuran BPJS Kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Pasalnya, keteraturan membayar iuran bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci agar layanan kesehatan tetap bisa diakses tanpa hambatan.
Per 22 September 2025, pemerintah menegaskan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama seperti sebelumnya. Hal ini memberi kejelasan bagi peserta, baik mandiri, pekerja formal, maupun penerima bantuan iuran, untuk merencanakan kewajiban pembayaran bulanannya dengan lebih pasti.
Iuran Peserta Mandiri Tetap Menggunakan Skema Kelas
Peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) masih menggunakan sistem kelas 1, 2, dan 3. Pembayaran dilakukan per orang setiap bulan, sebelum tanggal 10, agar kepesertaan tetap aktif dan terhindar dari denda.
Adapun besaran iuran yang berlaku adalah sebagai berikut:
| Kelas Kepesertaan | Besaran Iuran | Catatan Subsidi |
|---|---|---|
| Kelas 1 | Rp150.000 | Dibayar penuh peserta |
| Kelas 2 | Rp100.000 | Dibayar penuh peserta |
| Kelas 3 | Rp42.000 | Setelah subsidi, peserta membayar sekitar Rp35.000 |
Nominal tersebut berlaku secara nasional. Dengan adanya subsidi khusus di kelas 3, beban iuran untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa sedikit berkurang, sehingga akses layanan kesehatan tetap terbuka.
Iuran Pekerja Formal: Ditanggung Bersama Perusahaan
Untuk kelompok pekerja formal atau Pekerja Penerima Upah (PPU), sistem iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada persentase gaji bulanan. Total iuran adalah lima persen, dengan pembagian empat persen ditanggung oleh pemberi kerja, sementara satu persen ditanggung oleh pekerja.
Dengan mekanisme ini, pekerja tidak harus menanggung seluruh biaya iuran secara mandiri. Sistem gotong royong bersama perusahaan memberi jaminan bahwa akses kesehatan bisa dinikmati tanpa membebani pekerja sepenuhnya.
Sebagai contoh, jika seorang pekerja memiliki gaji Rp5 juta per bulan, maka iuran BPJS Kesehatan total adalah Rp250 ribu. Dari jumlah tersebut, Rp200 ribu dibayarkan oleh perusahaan, sementara Rp50 ribu ditanggung oleh pekerja.
Dukungan Penuh untuk Peserta Kurang Mampu
Sementara itu, kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi. Seluruh iuran mereka ditanggung pemerintah. Peserta PBI merupakan masyarakat yang terdata dalam DTKS Kemensos sebagai penerima bantuan sosial.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, peserta PBI tetap bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan tanpa terkendala biaya. Skema ini menjadi wujud nyata bahwa program BPJS Kesehatan memang dirancang untuk mencakup semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling membutuhkan.
Pentingnya Membayar Iuran Tepat Waktu
Meski besaran iuran tidak mengalami perubahan, hal yang harus diingat oleh seluruh peserta adalah pentingnya membayar tepat waktu. Jika pembayaran terlambat, kepesertaan bisa nonaktif dan layanan kesehatan tidak bisa digunakan sementara waktu.
Keterlambatan juga berpotensi menimbulkan denda ketika peserta kembali mengaktifkan kepesertaan. Oleh karena itu, memastikan pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya menjadi langkah penting untuk menjaga ketenangan dan keamanan dalam mengakses layanan kesehatan.
Peran BPJS Kesehatan dalam Sistem Nasional
BPJS Kesehatan bukan hanya sekadar layanan asuransi kesehatan. Program ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang berfungsi melindungi seluruh masyarakat dari risiko biaya kesehatan yang tinggi.
Dengan sistem gotong royong, peserta yang sehat membantu peserta yang sedang sakit melalui pembayaran iuran. Prinsip inilah yang membuat program ini tetap berjalan dan bisa dinikmati bersama.
Keberadaan BPJS Kesehatan juga membuat masyarakat lebih tenang, karena mereka tidak perlu khawatir menghadapi biaya besar saat sakit. Hal ini sekaligus menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bangsa.
Mengapa Tidak Ada Perubahan Iuran?
Kepastian tidak adanya kenaikan iuran per 22 September 2025 tentu membawa kabar baik. Pemerintah memilih untuk mempertahankan nominal yang ada demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Keputusan ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah masih fokus pada upaya memperkuat layanan, memperluas cakupan, serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Dengan demikian, meski iuran tetap, manfaat yang dirasakan masyarakat diharapkan bisa terus meningkat.
Kepastian mengenai besaran iuran BPJS Kesehatan per 22 September 2025 menjadi informasi penting bagi semua peserta. Baik mandiri, pekerja formal, maupun penerima bantuan iuran, semuanya bisa memastikan perencanaan pembayaran dengan lebih teratur.
Tidak ada perubahan nominal berarti masyarakat bisa bernapas lega. Namun, kewajiban untuk membayar tepat waktu tetap harus diperhatikan agar layanan kesehatan bisa diakses tanpa hambatan.
Di usia penyelenggaraannya yang semakin matang, BPJS Kesehatan terus menjadi bukti nyata komitmen negara untuk memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia.