JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi dukungan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga 8 September 2025 telah mencapai Rp 15,6 triliun. Angka ini setara dengan 27,2% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp 56,4 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa sebagian besar realisasi berasal dari subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Realisasi subsidi bunga sudah mencapai Rp 14,9 triliun dengan plafon KUR sebesar Rp 179,9 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi September, Senin (22/9/2025).

Program ini diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal, terutama bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung sektor riil di berbagai wilayah Indonesia.

Sebaran Dukungan KUR di Seluruh Wilayah

Suahasil menjelaskan, KUR telah tersalurkan hampir senilai Rp 180 triliun. Distribusi penerima KUR tersebar luas, mencakup Jawa, Sumatera, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua.

“Realisasi KUR hampir mencapai plafon, dan sebaran penerima bisa dilihat di seluruh provinsi, mulai dari Jawa hingga Papua,” kata Suahasil. Dukungan ini mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha di tingkat lokal, mendorong produktivitas dan kapasitas usaha.

Selain KUR, pemerintah juga menyalurkan dukungan kepada Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini memberikan akses permodalan KDMP dengan bunga pinjaman sebesar 6% per tahun.

Plafon pinjaman diberikan hingga Rp 3 miliar per koperasi dengan tenor 6 tahun dan masa tenggang antara 6–8 bulan. Skema ini diharapkan memberi fleksibilitas bagi koperasi untuk mengembangkan usahanya tanpa tekanan likuiditas jangka pendek.

Statistik Debitur per Wilayah

Data hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan jumlah debitur terbesar berada di Jawa, sebanyak 1,66 juta orang. Sumatera menempati urutan kedua dengan 0,69 juta debitur, diikuti Bali-Nusa Tenggara sebanyak 0,20 juta, Kalimantan 0,17 juta, Sulawesi 0,32 juta, dan Maluku-Papua 0,05 juta.

Pola distribusi ini menunjukkan fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan ekonomi. Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi memiliki jumlah debitur paling banyak, sementara wilayah timur Indonesia mulai mendapatkan perhatian melalui alokasi kredit yang tepat sasaran.

Program ini tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga mendorong tata kelola koperasi dan UMKM yang lebih profesional. Dukungan pemerintah mencakup pemantauan penggunaan dana dan pelatihan bagi pelaku usaha agar investasi dapat dioptimalkan.

Dampak Dukungan bagi Perekonomian Lokal

Subsidi bunga KUR dan KDMP diharapkan memberi efek ganda. Pertama, menurunkan biaya pinjaman sehingga pelaku usaha dapat memaksimalkan modal kerja dan ekspansi usaha. Kedua, menciptakan lapangan kerja baru di sektor mikro dan kecil.

Dengan adanya program ini, UMKM memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang, terutama di tengah tantangan ekonomi global yang fluktuatif. Pemerintah menekankan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara terencana dan diawasi ketat agar manfaatnya tepat sasaran.

Selain itu, dukungan kepada koperasi desa dan kelurahan juga membuka kesempatan bagi pengelolaan usaha berbasis komunitas. Skema KDMP diharapkan menjadi model bagi penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Langkah Pemerintah ke Depan

Kemenkeu menegaskan bahwa program dukungan akan terus dievaluasi dan diperluas. Penyaluran KUR dan KDMP bukan sekadar pemberian dana, tetapi juga strategi meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Suahasil menambahkan, pemerintah akan memantau efektivitas program melalui indikator pertumbuhan usaha, kemampuan membayar kembali kredit, dan dampak ekonomi di tingkat lokal. Hal ini untuk memastikan setiap rupiah APBN memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian nasional.

Dengan realisasi Rp 15,6 triliun hingga September 2025, langkah pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung UMKM dan koperasi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.