JAKARTA - Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi sorotan publik setelah beberapa waktu terakhir sejumlah SPBU swasta mengalami kekosongan pasokan. Menyadari hal tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan mengumpulkan para operator SPBU swasta untuk mencari solusi bersama.
Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat, 19 September 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memimpin langsung diskusi yang dihadiri oleh BP-AKR, Shell, VIVO, dan Exxon. Dari pertemuan ini, lahirlah empat kesepakatan penting yang diyakini dapat menjaga stabilitas pasokan BBM hingga akhir tahun.
Empat Kesepakatan Strategis
Kesepakatan pertama yang dihasilkan adalah kewajiban bagi SPBU swasta untuk membeli tambahan pasokan BBM melalui PT Pertamina. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi membuka ruang untuk penambahan kuota impor bagi operator swasta. Dengan skema ini, stok dapat terjamin tanpa harus menambah beban impor nasional.
“Syaratnya, harus betul-betul berbasis base fuel, artinya belum dicampur. Ibarat bikin teh, kalau sebelumnya Pertamina menjual sudah jadi teh, sekarang air hangatnya saja,” jelas Bahlil dalam konferensi pers.
Kesepakatan kedua terkait dengan pengawasan kualitas BBM yang akan dibeli. Skema join surveyor akan diterapkan, di mana Pertamina dan operator SPBU swasta masing-masing menunjuk surveyor untuk memastikan mutu produk. Hanya setelah kedua pihak menyetujui hasil pemeriksaan, barulah pengiriman dilakukan.
Keterbukaan Harga Jadi Komitmen Bersama
Poin ketiga membahas soal harga. Pemerintah menekankan transparansi dalam proses transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pertamina yang mendapat mandat sebagai pembeli base fuel dari luar negeri wajib membuka informasi harga kepada operator swasta.
“Pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga ingin harus fair. Tidak boleh ada yang dirugikan. Kita ingin swasta dan Pertamina harus sama-sama cengli, harus semua terbuka,” tambah Bahlil.
Dengan keterbukaan ini, pemerintah berharap tidak ada permainan harga yang berpotensi membebani konsumen maupun merugikan operator SPBU swasta.
Kepastian Waktu Pengiriman
Kesepakatan keempat menyangkut kepastian waktu pengiriman. Pertamina memastikan bahwa base fuel yang dibeli dapat tiba di Indonesia dalam waktu paling lama tujuh hari.
“InsyaAllah paling lambat tujuh hari barang sudah bisa masuk di Indonesia. Saya perlu sampaikan sekali lagi, bahwa stok cadangan BBM itu 18–21 hari clear,” ungkap Bahlil.
Dengan stok cadangan yang relatif aman, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan BBM.
Pentingnya Kolaborasi untuk Stabilitas Energi
Langkah pemerintah menggandeng SPBU swasta melalui Pertamina menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Kolaborasi ini tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek berupa kekosongan stok, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk stabilitas pasokan.
Keberadaan SPBU swasta selama ini membantu memperluas jangkauan distribusi BBM. Namun tanpa dukungan pasokan yang memadai, layanan mereka bisa terhambat. Karena itu, sinergi dengan Pertamina sebagai pemasok utama menjadi jalan tengah yang realistis.
Dampak Positif bagi Konsumen
Bagi masyarakat, hasil pertemuan ini memberi kepastian bahwa layanan SPBU swasta tidak akan lagi terganggu akibat kekosongan BBM. Selain itu, keterbukaan harga juga menjadi jaminan agar tidak ada kenaikan biaya secara sepihak.
Dengan adanya skema join surveyor, kualitas BBM pun terjaga. Konsumen dapat merasa lebih tenang karena bahan bakar yang sampai ke tangki kendaraan sudah melalui pemeriksaan ketat dari dua pihak sekaligus.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski kesepakatan ini menjadi angin segar, tantangan ke depan masih cukup besar. Fluktuasi harga minyak global dan dinamika geopolitik bisa memengaruhi pasokan base fuel. Namun dengan adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, Pertamina, dan operator SPBU swasta, setiap kendala diharapkan bisa diatasi lebih cepat.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas energi di tengah transisi menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. BBM masih menjadi kebutuhan utama masyarakat, sehingga memastikan ketersediaannya tetap menjadi prioritas.
Pertemuan antara pemerintah, Pertamina, dan operator SPBU swasta menghasilkan empat kesepakatan yang membawa harapan baru. Mulai dari kewajiban pembelian lewat Pertamina, penerapan skema join surveyor, transparansi harga, hingga kepastian pengiriman, semuanya ditujukan untuk memastikan stok BBM aman hingga akhir tahun.
Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa menjaga ketersediaan energi tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan ketahanan energi nasional.
