JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan postur belanja negara yang mencapai Rp3.842,72 triliun. Pada saat yang sama, pendapatan negara dipatok sebesar Rp3.153,58 triliun. Struktur tersebut menunjukkan adanya tekad kuat pemerintah untuk tetap menjalankan berbagai program prioritas.
Meski demikian, target yang ditetapkan menghadapi tantangan karena penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini membuat pengelolaan fiskal membutuhkan kehati-hatian ekstra agar program tetap berjalan tanpa menimbulkan risiko defisit yang terlalu lebar.
Ambisi Pertumbuhan Ekonomi yang Dipatok Pemerintah
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% untuk tahun mendatang. Angka ini dinilai sebagian kalangan sebagai proyeksi yang cukup ambisius di tengah ketidakpastian global dan daya beli domestik yang masih terbatas.
Ekonom menilai pemerintah perlu realistis karena tahun berjalan saja pertumbuhan hanya berada di level 5,12% pada triwulan kedua. Tanpa langkah tambahan yang konkret, proyeksi pertumbuhan sulit dicapai secara berkelanjutan.
Kritik Terhadap Kondisi Penerimaan Negara
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai postur APBN 2026 menunjukkan optimisme tinggi pemerintah, namun di sisi lain memperlihatkan lemahnya penerimaan negara. Hal ini dinilai masih sama dengan tahun sebelumnya, di mana belanja lebih dominan dibanding pendapatan.
Jika penerimaan tidak meningkat signifikan, beban pembiayaan akan bertambah dan bisa menimbulkan risiko pada keseimbangan fiskal. Oleh karena itu, perlu strategi untuk memperluas basis pajak sekaligus memperkuat sumber penerimaan non-pajak.
Daya Beli Masyarakat Masih Menjadi Tantangan
Kondisi daya beli masyarakat disebut-sebut belum membaik secara nyata. Walaupun pemerintah menyampaikan adanya perbaikan dengan klaim pertumbuhan ekonomi, realita di lapangan menunjukkan masyarakat masih menahan konsumsi.
Jika konsumsi rumah tangga tidak tumbuh sesuai harapan, maka target pertumbuhan ekonomi 5,4% akan sulit tercapai. Hal ini karena konsumsi menjadi penyumbang terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB).
Keseimbangan Antara Belanja dan Defisit Fiskal
Postur APBN 2026 yang menempatkan belanja lebih tinggi dari pendapatan menunjukkan adanya potensi defisit. Meski defisit masih dalam batas aman, pengelolaan yang tidak tepat bisa berakibat pada meningkatnya utang negara.
Pemerintah harus memastikan bahwa belanja diarahkan pada program yang produktif. Belanja yang fokus pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penguatan UMKM dinilai bisa mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Efektivitas Kebijakan Pemerintah
Dengan struktur APBN yang ambisius, publik menaruh harapan besar pada efektivitas kebijakan pemerintah. Program prioritas harus benar-benar menyentuh sektor riil agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga penting dilakukan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu mendukung pemulihan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan rakyat.
